Profil LPM

Pendahuluan Pendekatan pengembangan masyarakat yang partisipatoris harus dimulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktek dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan (pemberdayaan). Pengembangan masyarakat partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif; pertama: pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap, dan pola berpikir, serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua: membuat umpan balik yang pada hakekatnya bagian tak terlepaskan dari kegiatan pengembangan masyarakat. Kedua perspektif ini akan mampu mengoptimalkan indikator yang mencakup: ketersediaan, relevansi, akses, penggunaan, cakupan, mutu, upaya, efisiensi, dan dampak dari proses dan pelaksanaan pengembangan masyarakat. Selengkapnya klik Adalah sesuatu yang sudah semakin jelas bahwa metode pengembangan melalui program – program kegiatan (LPM) merupakan salah satu cara pendekatan bagi pembentukan kesadaran dan kemampuan/peningkatan keterampilan (skill) dari suatu kelompok masyarakat. Partisipasi kelompok merupakan sesuatu yang sangat penting untuk bertukar gagasan tentang arah dari suatu pengembangan komunitas. Oleh sebab itu Lembaga pengembangan masyarakat (LPM) harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk melibatkan semua pihak masyarakat. Mereka harus diajak dalam diskusi, pemahaman teori, praktek, dan sebagainya; karena keterlibatan tadi merupakan cara yang paling tepat dan efektif. Untuk mendidik secara serius, berarti merencanakan suatu cara belajar dan menggunakan waktu yang tepat bagi keyakinan serta keterbukaan untuk berkembang. Program Pengembangan Komunitas Perkampungan Kota Mandiri diharapkan mampu menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi masalah-masalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di komunitas kawasan perkampungan lokal. Latar Belakang Surabaya yang merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua di Indonesia, menjadi salah satu contoh dari suatu kota yang menjalankan kebijakan pembangunannya berdasarkan konsep kota raya. Pada salah satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf kesejahteraan hidup hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat, dan pada sisi yang lain, sebagian besar dari warga kota ini pendapatan ekonominya masih rendah dan jauh dari kesejahteraan dan rasa keadilan. Kehidupan masyarakat di komunitas-komunitas perkampungan lama dan daerah pinggiran kota, menjadi realitas ketimpangan ekonomi dan sosial yang siapun dengan mudah bisa melihatnya. Ketersediaan lapangan kerja dan usaha menjadi masalah utama bagi warga kota yang berada di kawasan ini. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian tinggi di Surabaya, salah satu faktornya diakibatkan oleh besarnya tingkat migrasi penduduk (urbanisasi) dari daerah lain. Disamping menimbulkan dampak sosial yang multi kompleks, persoalan lain yang cukup nampak adalah pengembangan pemukiman yang pertumbuhannya sedemikian besar. Daerah-daerah di pinggiran kota menjadi sasaran utama sebagai pilihan didirikannya kawasan pemukiman mewah oleh para pengembang property, karena area tengah kota sudah sedemikian sulitnya diperoleh tanah kosong. Dampak yang sangat terasa kemudian, banyak warga kota yang berada di daerah pinggiran kota melapas tanah-tanah mereka demi kepentingan pembangunan pemukiman ini. Mereka kehilangan tanah sebagai mata pencaharian sebelumnya, sementara kesiapan untuk alih profesi belum menjadi orientasi hidup sebelumnya. Pengangguran kemudian menjadi masalah utama karena tidak tersedianya lapangan kerja dan usaha baru untuk menyokong tingkat survivel hidup mereka. Keadaan yang demikian bisa dilihat terutama di wilayah Surabaya Barat yang merupakan pilihan bagi kebijakan pengembangan pembangunan di Surabaya. Plan Kota Mandiri yang dikembangkan di daerah ini merupakan wujud nyata dari kebijakan rencana umum tata ruang kota. Konsep kota modern yang dikembangkan memunculkan pesatnya pendirian pemukiman mewah lengkap dengan segala fasilitas penunjangnya, seperti: lapangan golf, gedung perkantoran, sarana rekreasi kota, mall dan swalayan, sarana pendidikan yang mewah, dll. Suatu lingkungan yang kontras dengan situasi masyarakat asli di daerah itu, baik dinilai dari keadaan ekonomi, sosial, maupun budaya. Guna memberikan dukungan yang memadai terhadap besarnya tingkat pengangguran (akibat kehilangan sebagian besar tanah pertanian) yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kawasan pemukiman modern, pembinaan melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, merupakan salah satu cara dalam mengembangkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pendidikan ketrampilan. Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM), yang pendiriannya dirintis bersama-sama masyarakat dan pihak managemen Citra Raya, pada tahun Th 2000 telah dirintis untuk membentuk lembaga yang bisa memenuhi tujuan diatas 1) Th 2000-2003 menjalankan kerja sosial bersama masyarakat, Organisasi masyarakat lokal yang ada (Remaja Masjid, LKMK dan Karang Taruna) 2) Th 2004 baru mulai bekerja sama dengan Citra Raya. 3) Th 2005 baru dilakukan pendirian/Legalitas Lembaga dengan Nomor Akta Notaris : 02. Tanggal 06 Juli Th 2005 Visi Misi Visi YAYASAN “LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT” KERJA SOSIAL BERKELANJUTAN YANG BERTUMPUH PADA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI” Misi • Menata dan mempersiapkan masyarakat dengan program berkelanjutan • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kerja sosial berkelanjutan • Penyadaran masyarakat secara berkesinambungan • Meningkatkan SDM melalui pemberdayaan di berbagai bidang • Memberikan layanan informasi yang akurat terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhannya • Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian untuk lembaga dan masyarakat Maksud Tujuan - Ikut dan akif melaksanakan pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan sosial masyarakat melalui wadah organisasi kemasyarakatan menuju daerah terbentuknya sebagai warga negara yang mempunyai rasa solidaritas sosial, berkualitas dan berjiwa pancasila. - Melakukan kerjasama dengan prinsip kesetaraan dengan segala lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan untuk mengkaji segala permasalahan masyarakat, sehingga dapat suatu masukan yang sangat berrguna untuk pembangunan naional demi terwujudnya masyarakat indonesia yang berkeadilan sosial , sejahtera, partisipasi, tertib dan damai - Berusaha untuk memberikan fasilitas kepada warga negara khususnya keapda generasi muda untuk berkreasi dan mengaktualisasikan gagasan dan ide-ide kreatif dalam jiwa mudanya sehingga menjadi suatu karya yang bersifat membangun dan berguna bagi masyarakat. - Ikut dan aktif melaksanakan pembangunan negara dan bangsa indonesia khususnya dalam bidang keagamaan menuju kearah terbentuknya sebagi warga negara yang mempunyai iman dan takwa sehingga terbentuk suatu semangat kerja dengan prinsip gotong royong, tanggung jawab dan ras aolidaritas sosial demi kesatuan dan kesejahteraan bangsa indonesia. a. Target  Mendampingi secara langsung dalam atasi konflik sosial masyarakat  Membangun akses usaha untuk pengembangan masyarakat  Melakukan dampingan dibasis komunitas sampai terbentuknya organisasi yang representatif dikelompok dampingan  Menjalin kerjasama dengan organisasi lain, termasuk pimpinan formal dan non formal  Melakukan fungsi pengawasan kebijakan dalam bentuk konsultasi,penyuluhan, layanan informasi maupun advokasi b. Sasaran  Masyarakat umum khususnya pada wilayah daerah cakupan program